SiFA.UMKM

Bagi UMKM yang telah mendapatkan fasilitasi baik itu Bantuan Barang, Rekomendasi HaKI, Pengurusan Halal, DIWAJIBKAN untuk mengisi Laporan Feedback Fasilitasi UMKM, 

silahkan klik tombol dibawah.

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Berdasarkan pengertian ini maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan yaitu perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong dan menumbuhkembangkan semangat terus berkarya dan mencipta. Objek perlindungan hukum yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HaKI didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Ham.

Jenis-Jenis HaKI:

Adapun jenis-jenis dari HaKI adalah:

1. Hak Cipta (Copyright)

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights)

Hak kekayaan industri yang mencakup :
– Paten (patent)
– Desain industri (industrial design)
– Merek (trademark)
– Penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition)
– Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit)
– Rahasia dagang (trade secret)

Mengapa HaKI penting bagi UMKM?

Pentingnya perlindungan hukum HaKI bagi pelaku UMKM:

• Mencegah Kompetitor Mengklaim Merek

Selain bertujuan untuk mengetahui apakah merek yang dimiliki suatu UMKM sudah dapat didaftarkan atau belum, HaKI juga penting untuk menghindari gugatan dari pihak lain yang disebabkan karena adanya kemiripan merek dagang.

Dengan adanya perlindungan hukum atas HaKI khususnya merek, pelaku UMKM bisa terhindar dari kemiripan atau plagiasi terhadap merek lain, dan agar terhindar dari gugatan hukum.

• Mempermudah Proses Pengalihan dan Lisensi

Apabila bisnis UMKM ingin melakukan ekspansi seperti franchise, HaKI akan mempermudah dalam hal lisensi. Sehingga segala bentuk perluasan atau peralihan UMKM akan berada di bawah perlindungan hukum yang legal.

• Mempermudah Proses Penawaran Saham Publik atau Investasi

Mengingat kini sektor UMKM sudah mampu merambah ke pasar global, maka bukan tidak mungkin apabila suatu saat UMKM bisa masuk ke dalam penawaran saham publik atau Initial Public Offering (IPO). Dengan adanya HaKI, UMKM akan memiliki valuasi baik dilihat dari segi legalitasnya.

• Memberikan Nilai Tambah Pada Produk

Memiliki sebuah produk yang merek, hak cipta, dan desain industri nya terdaftar, orisinal dari segi ide, dan sudah memiliki legalitas sebagai HaKI tentu menjadi daya tarik dan nilai tambah pada produk. Tentunya hal ini akan membangkitkan kepercayaan pembeli dan meningkatkan nilai terhadap produk yang dijual.

• Sertifikat HAKI Bisa Jadi Pembiayaan UMKM

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 memudahkan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) yang telah memiliki sertifikat HAKI untuk mendapatkan sumber pembiayaan usaha dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank.

Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara memfasilitasi UMKM melalui pembuatan surat rekomendasi untuk pengurusan Hak Kekayaan Intelektual. Dengan adanya Surat Rekomendasi ini maka biaya pengurusan HaKI menjadi lebih murah dan terjangkau dibandingkan dengan mengurus HaKI secara reguler. 

Berikut ini adalah flowchart (alur) sistem fasilitasi UMKM Rekomendasi HaKI di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara:

Bagi UMKM yang telah mendapatkan fasilitasi baik itu Bantuan Barang, Rekomendasi HaKI, Pengurusan Halal, DIWAJIBKAN untuk mengisi Laporan Feedback Fasilitasi UMKM, 

silahkan klik tombol dibawah.

Sertifikasi halal pada produk perlu dilakukan karena untuk menjamin dan memastikan kepada masyarakat bahwa produk yang diproduksi benar-benar halal untuk dikonsumsi. Hal tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk menjalankan perintah sesuai dengan syariat. 

Manfaat Sertifikasi Halal

Manfaat sertifikasi halal meliputi Meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan daya saing bisnis. Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen Muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional. Selain itu sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, melalui sertifikat halal bahwa produk UMKM telah melewati proses pengujian dan verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan halal dan sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan.

Persyaratan Sertifikasi Halal

Sebelum mengajukan permohonan sertifikasi halal, setiap pelaku UMKM sebaiknya mengetahui beberapa persyaratan berikut sebelum mengajukan sertifikasi halal.

1. Data Pelaku Usaha

Pada proses penerbitan sertifikasi halal BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) membutuhkan data para pelaku usaha. Data tersebut terdiri atas NIB atau Nomor Induk Berusaha. Penyelia halal juga membutuhkan salinan KTP (Kartu Tanda Penduduk), salinan sertifikat penyelia halal, daftar riwayat hidup, dan salinan keputusan penetapan penyelia halal sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi halal. 

2. Nama dan Jenis Produk

Pelaku usaha wajib memiliki nama dan jenis produk sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal.

3. Daftar Produk, Bahan dan Pengolahan

Semua jenis bahan baku dan pengolahan juga wajib dilampirkan untuk memenuhi syarat sertifikasi halal. Pelaku usaha juga harus melampirkan proses pengolahan produk yang terdiri atas pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk hingga distribusi produk.  Bahan-bahan yang digunakan produk juga harus bersifat halal, baik bahan baku, bahan tambahan atau pelengkap, maupun bahan kemasan primer. Selain itu, pelaku usaha juga harus dapat menjamin bahwa produk tidak terkontaminasi dari bahan haram atau kotor (najis) pada proses produksi atau fasilitasnya.

4. Dokumen Sistem Jaminan Halal

Setiap pelaku usaha harus memiliki dokumen sistem jaminan halal. Hal ini penting untuk dilakukan dalam menjaga kesinambungan proses produksi halal. 

Alur Permohonan

Berikut ini adalah flowchart atau alur sistem fasilitasi Pengurusan Halal bagi UMKM:

Untuk pengajuan permohonan fasilitasi, klik tombol berikut.

Bagi UMKM yang telah mendapatkan fasilitasi baik itu Bantuan Barang, Rekomendasi HaKI, Pengurusan Halal, DIWAJIBKAN untuk mengisi Laporan Feedback Fasilitasi UMKM, 

silahkan klik tombol dibawah.